Jaringan serat optik sampai gedung, dengan sambungan sendiri untuk setiap bidang

01Ringkasan

Setiap gedung perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan RSUD mendapat Optical Distribution Point. Dari kotak itu, tiap bidang, bagian, atau seksi mendapat Optical Network Terminal sendiri dan masuk ke jaringan lewat akun PPPoE sendiri. Dengan begitu pemakaian, jaminan kecepatan, dan aturan jam kerja bisa dipisah per urusan, tanpa memberi modem gabungan yang berebut di dalam satu gedung.

02Kondisi pada peta yang ada

Berkas KML Diskominfo memuat 54 garis sepanjang 90,3 km dan 18 titik ODP luar, ditambah penutupan kabel dan kantor. Panjang 90,3 km adalah jumlah garis yang tergambar, termasuk drop pendek. Angka itu bukan serta-merta volume kabel yang harus dibeli.

Ruas di bawah 0,8 km tetap tampil di peta. Sebagian besar adalah drop ke kantor yang sudah disambung.

Yang sudah bisa dipakai

• POP sudah ditandai dua kali pada tempat yang sama: Main Node dan Server Induk di kompleks Balai Kota. Keduanya diperlakukan sebagai satu pusat aktif.
• Tulang punggung selatan dan barat sudah berlabel 6 core. Jalur Tatanga sekitar 8,9 km, jalur Buluri 6,2 km.
• Kampus pemerintahan terhubung lewat Jalur Veteran 3,79 km dan Jalur Soekarno Hatta 3,37 km. Kantor Diskominfo tersambung ruas pendek 0,16 km.
• ODP luar yang sudah ada, seperti Balindo, Gajah Mada, Teuku Umar, Ahmad Dahlan, Museum, dan ODP di jalur utara, tetap menjadi titik cabang pasif. ODP gedung yang diusulkan adalah kotak dalam di ruang perangkat, bukan pengganti tiang yang sudah berdiri.

Yang belum boleh dikira ada

Dari 46 kelurahan, 34 sudah punya titik. 12 kelurahan belum ada di KML: Layana Indah, Poboya, Tondo, Kamonji, Ujuna, Petobo, Besusu Tengah, Besusu Timur, Kayumalue Ngapa, Kayumalue Pajeko, Taipa, dan Watusampu. Kantor Administrator KEK juga belum punya titik. Kapasitasnya sudah dihitung. Koordinatnya tidak diisi perkiraan.

Beberapa kantor di kompleks Balai Kota tidak tertulis sebagai titik pada KML. Lokasinya diambil dari daftar koordinat kantor pemerintah yang terbit di laman Kelurahan Tanamodindi pada 2022. Bila KML dan daftar itu berbeda, desain mengikuti KML karena itu pemetaan infrastruktur Diskominfo yang lebih belakangan. Perbedaan disebut pada catatan tiap lokasi.

Nama ruas Puskesmas Talise dan Puskesmas Nabelopura muncul sebagai garis, tanpa titik kantor. Keduanya belum dimasukkan sebagai gedung. Puskesmas lain yang belum terpetakan menyusul setelah survei Dinas Kesehatan.

03Maksud dan lingkup

Maksud jaringan ini adalah memberi jalur kerja yang stabil ke setiap urusan di perangkat daerah. Ukuran keberhasilannya sederhana: pada jam kerja, sistem pemerintahan, email dinas, loket, dan rapat resmi tetap jalan, sementara unggahan hiburan tidak mengisi pipa yang sama.

Masuk dalam rencana

• 31 sekretariat, inspektorat, dinas, badan, dan satpol PP, ditambah RSUD Anutapura serta Kantor Administrator KEK.
• Delapan kecamatan dan 46 kelurahan. Di kecamatan dan kelurahan, yang menerima ONT adalah seksi.
• RSUD Anutapura dan enam puskesmas yang titiknya sudah ada.
• Kantor Administrator KEK, menunggu titik.
• Pusat di Server Induk: OLT, pemutus PPPoE, firewall aplikasi, RADIUS, dan pemantauan.

Di luar rencana

• Kantor kementerian, provinsi, TNI, kepolisian, dan lembaga negara yang kebetulan berada di Kota Palu.
• Sekolah, kecuali gedung Dinas Pendidikan. Jaringan sekolah merupakan pekerjaan tersendiri.
• Wifi tamu untuk ruang publik. Bila nanti ada, ia mendapat VLAN dan kuota terpisah, tidak mengambil CIR bidang.
• Penggantian kabel yang masih baik hanya karena ingin ganti merek. Core ditambah pada ruas yang memang kurang.

Nama bidang pada tabel mengikuti urusan yang lazim setelah Perwali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 dan Perda Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016. Penyederhanaan birokrasi mengubah jabatan struktural, tetapi fungsi bidang, bagian, dan seksi tetap dijadikan satu pelanggan. Daftar akhir disamakan dengan lampiran Perwali sebelum gambar pelaksanaan dikunci.

04Arsitektur

Pusat aktif hanya di Server Induk. ODC di kecamatan adalah kabinet pasif: splitter dan manajemen core, tanpa listrik aktif selain yang nanti dibutuhkan bila sub-POP Palu Utara benar-benar dipasang.

Splitter dibagi dua tingkat. ODC kawasan memakai 1:4. ODP gedung memakai 1:8. Hasil akhirnya 1:32, masih di dalam kemampuan port GPON. Gedung dengan lebih dari delapan ONT, yaitu Sekretariat Daerah serta gedung bersama Bapenda dan BPKAD, memakai ODP 16 port. Port kosong sengaja disisakan.

Satu port PON direncanakan untuk paling banyak 24 ONT supaya bidang yang rapatnya padat tidak berbagi panjang gelombang dengan terlalu banyak tetangga. Klaster Balai Kota dan RSUD memegang beberapa port. Jumlah port terpakai pada rancangan ini 20, dari 32 port pada dua OLT 16 port. Sisanya untuk gangguan dan pertumbuhan.

Identitas pelanggan

Akun mengikuti bidang, bukan pegawai. Contoh untuk Bidang Bina Marga: binamarga.pu@fttb.palukota.go.id. Kata sandi dibuat di NOC, disimpan di brankas kata sandi dinas, dan tidak ditulis pada proposal ini. ONT mengikat alamat fisiknya sehingga akun tidak dipindah ke rumah.

VLAN disusun bertingkat. Tiap ODC punya S-VLAN. Tiap ODP punya C-VLAN. PPPoE hidup di dalam C-VLAN itu. Tiga ratusan sesi tidak digabung menjadi satu jaringan datar.

Alamat yang diberikan ke ONT adalah alamat privat. Internet keluar lewat firewall. Server pemkot tinggal di jaringan pusat data, bukan di belakang ONT bidang. Aplikasi yang di-host di dalam kota tidak memakan pipa internet. SIPD, SPSE, SIAK, dan layanan kementerian yang berada di luar kota masuk ke kelas prioritas.

05ODP gedung dan ONT per bidang

Permintaan dasarnya: tiap OPD punya ODP, dan tiap bidang punya ONT PPPoE. Pada kecamatan dan kelurahan, seksi diperlakukan sama.

Contoh di Dinas Pekerjaan Umum

1. ODP dipasang di ruang perangkat kantor pada titik KML Dinas PU.
2. Drop dua core indoor ditarik ke ruang Bidang Bina Marga. Satu core aktif, satu cadangan.
3. ONT dipasang di ruang bidang, mode router, wifi mati. Meja pegawai lewat switch bidang.
4. ONT memanggil akun binamarga.pu@fttb.palukota.go.id dan menerima jaminan 20 Mbps serta plafon 40 Mbps.
5. Pada jam kerja, unduhan hiburan ditolak firewall. SIPD, surat, dan rapat dinas tetap di dalam jaminan itu. Bidang Cipta Karya di lantai lain punya antrian sendiri.

Pola yang sama dipakai di kelurahan, dengan profil yang lebih kecil. Tiga seksi tidak berbagi satu modem lurah. Bila satu seksi mengunduh berkas besar, loket seksi pelayanan tetap memegang 4 Mbps-nya.

06Peta perencanaan

Titik hijau dan biru adalah lokasi ODP gedung yang diusulkan. Peta terbuka pada seluruh jaringan, dari Tawaeli sampai selatan kota. Tombol Kompleks Balai Kota memperbesar area Server Induk. Garis abu-abu adalah jalur yang sudah tergambar di KML. Titik emas adalah ODC kawasan. ODP luar yang sudah ada dinyalakan terpisah supaya tidak tertukar dengan ODP dalam gedung.

Muatan ODC

07Kebutuhan bandwidth

Angka berikut untuk pekerjaan, bukan untuk menonton. Tiap pegawai yang sedang di meja dihitung 1 Mbps untuk aplikasi dinas. Rapat daring ditambah terpisah, 2 Mbps pada seksi kecil dan 4 Mbps pada bidang yang rapatnya rutin. Loket dan sistem yang tidak boleh antri mendapat tambahan sendiri, lalu dibulatkan ke profil.

CIR adalah kecepatan yang dijaga scheduler untuk sesi itu selama akunnya aktif. MIR adalah batas atas bila di hulu masih ada sisa. MIR tidak dijumlahkan untuk dibeli.

Kapasitas internet kota

Rumusnya sama untuk tiga tahap:

kapasitas = jumlah CIR × 0,50 × 1,15, lalu dibulatkan ke atas per 100 Mbps.

• 0,50 adalah faktor keserempakan. CIR sudah dihitung dari pegawai yang benar-benar di meja, dan tidak semua bidang mengisi jatahnya pada detik yang sama.
• 1,15 adalah cadangan pertumbuhan dan lonjakan rapat pada pukul 09.00–11.30 serta 13.30–15.30.

Jumlah plafon seluruh ONT pada tahap pertama saja sudah 6.100 Mbps. Yang diusulkan dibeli pada tahap itu 1.800 Mbps. Selisihnya ditutup oleh aturan aplikasi dan antrian, bukan dengan menandatangani pipa sebesar jumlah plafon.

Tautan cadangan dari penyedia berbeda disiapkan sekurang-kurangnya setengah kapasitas utama, mode siaga. Kapasitas cadangan tidak dijumlahkan ke kapasitas aktif. Sebagian besar lalu lintas dinas menuju layanan dalam negeri, jadi jalur utama perlu hubungan ke simpul internet domestik, tidak hanya transit internasional.

Dua belas lokasi dengan jaminan terbesar

Di RSUD, berkas citra tetap di jaringan dalam gedung. Lima puluh Mbps SIMRS untuk transaksi sistem dan rujukan, bukan untuk mengangkut film radiologi ke internet.

08Manajemen bandwidth jam kerja

Model yang dipakai: PPPoE per bidang, jaminan CIR, plafon MIR, dan penyaringan aplikasi menurut kalender jam kerja. Ini cocok untuk kantor pemerintah karena akunnya mengikuti urusan, laporannya bisa ditunjukkan ke pimpinan, dan satu ruangan tidak bisa menelan jatah ruangan lain.

Kalender bawaan mengikuti hari kerja Kota Palu dan dapat diubah tanpa mengganti perangkat: Senin–Kamis pukul 07.30–16.00 WITA, Jumat pukul 07.30–16.30 WITA. Hari libur nasional dan cuti bersama otomatis memakai aturan di luar jam kerja. Jendela itu disimpan sebagai kalender di firewall dan di RADIUS.

Cara sistem menjalankannya

1. Firewall aplikasi di depan BNG mengenali kategori. Streaming, permainan, dan berbagi berkas peer-to-peer ditolak atau dipotong sebelum masuk antrian internet. Penyaringan di ONT tidak dipakai, karena ONT tidak mampu mengenali aplikasi secara konsisten.
2. Antrian di BNG memakai HTB untuk CIR dan MIR, dengan CAKE atau fq_codel di dalamnya supaya rapat daring tidak kalah oleh unduhan berkas dinas yang sah.
3. Tiga kelas kota. Kelas pertama memegang layanan kritikal: SIAK, SIPD, SIMRS, posko bencana, dan pemadaman. Kelas kedua memegang sisa CIR kantor yang sedang jam kerja. Kelas ketiga hanya kebagian sisa, dan pada jam kerja hampir kosong karena hiburan sudah ditahan di firewall.
4. RADIUS mengirim kecepatan ke BNG pada saat akun naik. Mengganti profil bidang tidak perlu menyentuh ONT satu per satu.
5. Pengecualian konten hanya untuk Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Bidang Pemasaran Pariwisata. Unik untuk siaran dinas, berlaku paling lama empat jam, tercatat, dan mati sendiri.
6. WhatsApp tetap hidup terbatas karena di kantor daerah ia dipakai untuk koordinasi. Teks mendapat 1 Mbps pada jam kerja. Panggilan video dipotong ke 256 kbps supaya tidak berubah menjadi hiburan.

Laporan bulanan per bidang memuat volume, jam puncak, dan kategori yang ditolak. Isinya akun bidang, bukan rekaman aktivitas pegawai. Pengelola jaringan tidak menyimpan isi surat atau isi percakapan.

09Operasi dan keamanan

• ONT bidang tidak bisa saling menghubungi. Akses ke server pemkot hanya lewat aturan firewall yang tertulis.
• Jaringan manajemen OLT dan ONT memakai VLAN sendiri serta ACS. TR-069 tidak lewat akun PPPoE pegawai.
• Wifi pada ONT dimatikan. Bila suatu bidang membutuhkan nirkabel, SSID dinas dipasang di access point terpisah, di belakang ONT itu, dengan kata sandi yang bukan kata sandi PPPoE.
• Daya optik ONT dipantau. Terima di bawah −27 dBm atau di atas −8 dBm masuk antrean perbaikan. OTDR disimpan untuk ruas feeder, terutama jalur utara.
• Log akuntansi disimpan 180 hari: nama akun, waktu, volume, dan alamat. Bukan salinan lalu lintas.
• Dua BNG dan dua firewall berjalan aktif-siaga. OLT kedua siap mengambil alih port bila kartu pertama gagal. Catu memakai sistem yang sudah ada di Server Induk setelah kapasitas UPS dan genset diukur ulang.
• Hak mengubah profil hanya pada petugas NOC Diskominfo. Kepala bidang dapat melihat pemakaian unitnya, tidak dapat menaikkan plafon sendiri.

Uji terima yang menentukan

1. Dua bidang dalam satu gedung mengunduh bersamaan. Masing-masing tetap menerima CIR-nya.
2. Pada jam kerja, ONT dinas biasa gagal membuka video hiburan dan berhasil membuka situs pemkot serta rapat daring.
3. ONT Damkar, BPBD, RSUD, dan puskesmas tetap prioritas pada pukul malam.
4. Akun yang dipindah ke ONT lain ditolak karena alamat fisik tidak cocok.
5. Laporan harian menampilkan pemakaian per bidang tanpa membuka isi aplikasi.

10Tahapan

Urutan ini perkiraan perencanaan. Pengadaan tetap mengikuti jadwal anggaran dan hasil survei tahap nol. Menyalakan kelurahan sebelum ruas utara diukur hanya akan menghasilkan ONT yang redamannya di luar batas.

11Kebutuhan perangkat

Daftar ini kuantitas rancangan. Merek tidak dikunci. Harga mengikuti HPS pada saat pengadaan. Yang diminta adalah fungsi, cadangan, dan dukungan purna jual, karena jaringan ini mengangkat layanan penduduk.

Core yang dinaikkan

• Ruas utara 2 core, sepanjang sekitar 20,95 km, menjadi 24 core setelah OTDR.
• Ruas Tatanga dan Buluri yang sekarang 6 core menjadi 24 core pada segmen yang membawa lebih dari satu ODC.
• Drop dalam gedung: dua core ke setiap bidang, panjangnya diukur pada survei. Perencanaan memakai 30 sampai 50 meter per bidang, bukan angka beli.
• Setiap ODP menyisakan dua core. Setiap ODC menyisakan sepertiga port splitter.

12Catatan sumber dan batas dokumen

• Geometri jalur, ODP luar, dan sebagian kantor berasal dari Infra Kominfo Kota Palu.kml.
• Kantor di kompleks Balai Kota yang tidak ada pada KML memakai daftar koordinat kantor pemerintah tahun 2022. Lintang Dinas Lingkungan Hidup pada berkas itu dikoreksi karena tertulis di luar kota.
• Daftar perangkat daerah mengikuti surat edaran Walikota tentang email dinas dan laman resmi Kota Palu. Nama bidang adalah rancangan unit layanan untuk memisahkan PPPoE, diselaraskan dengan lampiran Perwali Nomor 4 Tahun 2024 pada tahap survei.
• Dua titik yang berhimpit pada KML, seperti DPRD dan Buluri, dihitung satu gedung.
• Dokumen ini bukan gambar pelaksanaan, bukan HPS, dan bukan izin kerja. Uji redaman dan ukuran ruang dapat mengubah jumlah port PON, terutama untuk Tawaeli dan Pantoloan Boya.